Sebagai salah satu daerah penghasil tembakau kualitas dunia, wilayah Jember kini sedang mengalami Dilema Petani Jember yang cukup pelik akibat ketidakpastian ekonomi di sektor perkebunan. Tembakau yang selama ini dijuluki sebagai “emas hijau” bagi masyarakat setempat, kini mulai kehilangan kilaunya karena para produsen bahan baku ini berada dalam posisi terjepit. Di satu sisi, mereka harus menghadapi fluktuasi harga beli dari gudang-gudang eksportir yang seringkali tidak menentu, sementara di sisi lain, kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau oleh pemerintah secara tidak langsung menekan daya serap industri terhadap hasil panen lokal.
Penyebab utama munculnya Dilema Petani Jember adalah ketimpangan antara biaya produksi yang terus meroket dengan harga jual yang stagnan. Harga pupuk nonsubsidi, upah buruh tani, hingga biaya sewa lahan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun, ketika masa panen tiba, penentuan harga sepenuhnya berada di tangan pembeli besar atau tengkulak dengan sistem klasifikasi kualitas yang seringkali dianggap kurang transparan oleh pihak petani. Hal ini membuat banyak keluarga petani kesulitan untuk sekadar mencapai titik impas, apalagi untuk mendapatkan keuntungan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Selain masalah harga, Dilema Petani Jember juga diperburuk oleh regulasi kenaikan cukai yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok nasional. Meskipun secara kesehatan tujuannya baik, dampak turunannya berimbas pada pengurangan kuota pembelian daun tembakau oleh perusahaan rokok besar. Penurunan permintaan ini menyebabkan stok tembakau di tingkat petani menumpuk, yang pada akhirnya memaksa mereka menjual dengan harga murah daripada membiarkannya rusak di gudang penyimpanan. Ketidakpastian regulasi ini membuat banyak petani mulai ragu untuk melanjutkan tradisi menanam tembakau dan mempertimbangkan untuk beralih ke komoditas lain yang belum tentu mereka kuasai teknis penanamannya.
Perlu adanya campur tangan pemerintah daerah dan pusat untuk mencari jalan keluar bagi Dilema Petani Jember ini agar sektor perkebunan tetap berkelanjutan. Salah satu solusi yang mendesak adalah penguatan posisi tawar petani melalui koperasi yang memiliki akses langsung ke pasar internasional tanpa melalui banyak perantara. Selain itu, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) harus benar-benar dialokasikan untuk kesejahteraan petani, baik dalam bentuk subsidi sarana produksi maupun pelatihan diversifikasi produk berbahan dasar tembakau untuk kebutuhan non-rokok, seperti pestisida organik atau kebutuhan farmasi.
