adminKondisi ekonomi petani di wilayah Jember kini semakin terjepit oleh praktik Monopoli Tengkulak yang menguasai jalur distribusi hasil panen dari desa ke pasar besar tanpa adanya persaingan yang sehat. Para petani sering kali tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil bumi mereka kepada oknum pengepul dengan harga yang sangat jauh di bawah standar pasar karena alasan keterdesakan ekonomi dan kurangnya akses transportasi mandiri. Fenomena ini menciptakan ketergantungan yang tidak sehat, di mana petani yang menanam namun pihak ketiga yang meraup keuntungan berlipat ganda dari keringat orang lain yang bekerja di bawah terik matahari.
Banyak petani yang terjerat utang piutang sejak awal musim tanam karena sistem ijon yang diterapkan oleh para pelaku Monopoli Tengkulak demi mendapatkan jaminan pasokan barang dengan harga murah saat panen tiba. Uang pinjaman untuk membeli pupuk dan pestisida tersebut dibayar dengan janji penyerahan hasil panen secara eksklusif kepada pemberi pinjaman, sehingga petani kehilangan hak suara untuk menentukan harga jual produknya sendiri. Praktik ini secara perlahan namun pasti telah memiskinkan masyarakat desa secara sistematis dan mematikan fungsi koperasi unit desa yang seharusnya menjadi pelindung bagi anggotanya dari tekanan pasar bebas yang tidak adil.
Pemerintah daerah dituntut untuk segera membenahi sistem tata niaga pertanian dengan memperkuat peran pasar induk dan digitalisasi pemasaran hasil tani guna memutus rantai Monopoli Tengkulak yang merugikan. Penyediaan modal murah melalui bank milik pemerintah atau lembaga keuangan mikro harus dipermudah prosedurnya agar petani tidak lagi mencari jalan pintas ke lintah darat yang berkedok pembeli hasil panen. Selain itu, pembangunan infrastruktur gudang penyimpanan berteknologi pendingin (cold storage) sangat mendesak untuk dibangun di setiap kecamatan agar petani bisa menahan stok barang saat harga jatuh dan menjualnya kembali saat harga sudah stabil di pasar nasional.
Dampak psikologis dari tekanan Monopoli Tengkulak ini juga membuat banyak anak muda desa merasa pesimistis terhadap masa depan pertanian dan memilih untuk merantau menjadi buruh migran demi pendapatan yang lebih pasti. Jika dibiarkan tanpa intervensi, regenerasi petani akan terhenti dan penguasaan lahan akan beralih ke korporasi besar atau pengusaha distribusi yang hanya mementingkan profit tanpa peduli pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat kecil. Keadilan bagi petani hanya bisa terwujud jika ada transparansi harga dan akses informasi yang terbuka luas bagi mereka untuk memasarkan produknya secara langsung ke tangan konsumen akhir tanpa perantara yang menghisap.